Malang - Upaya membuka keterisolasian wilayah terpencil terus dilakukan melalui program Jembatan Garuda yang digagas TNI Angkatan Darat. Program pembangunan infrastruktur tersebut diresmikan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Senin (9/3/2026).


Kegiatan peresmian dilaksanakan melalui video conference dan diikuti oleh berbagai satuan TNI AD di seluruh Indonesia yang menjadi lokasi pembangunan jembatan, termasuk di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur.


Di wilayah Malang Raya, kegiatan dipusatkan di Jembatan Garuda Dusun Turus, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, yang dihadiri Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., Dandim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho, S.Hub.Int., M.I.P., serta jajaran Forkopimda Kabupaten Malang.


Dalam laporannya kepada Presiden, KASAD menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari target pembangunan 1.072 jembatan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses transportasi.


Hingga saat ini, sebanyak 218 jembatan telah berhasil diselesaikan, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis maupun daerah rawan bencana yang selama ini membutuhkan akses penghubung yang aman bagi masyarakat.

Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada jajaran TNI AD yang telah membantu pemerintah menghadirkan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Menurut Presiden, keberadaan jembatan tersebut tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah.


Sementara itu, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Garuda di Kabupaten Malang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan mempercepat mobilitas antar desa. Jembatan sepanjang 143 meter tersebut mampu memangkas waktu tempuh warga dari sebelumnya sekitar 60 menit menjadi hanya 15 menit, sehingga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan akses pendidikan masyarakat. (*)